Oleh Prof. Dr. Philip K. Widjaja
Bidang Pemberdayaan FKUB Jawa Timur
Pada tanggal 23 Mei 2023, kami menyelenggarakan kegiatan Executive Committee Meeting (Rapat Dewan Pelaksana) dari ACRP (Asian Conference of Religions for Peace, atau Konferensi Asia dari Agama untuk Perdamaian) di Kota Davao, Pulau Mindanao, Philippina. Pertemuan ini berlangsung empat hari, dan diikuti puluhan delegasi Executive Committee dari negara yang mereka wakili masing-masing.
Saya sendiri selain menjabat sebagai Dewan Pembina, juga sebagai Executive Committee pada ACRP yang berpusat di Tokyo, Jepang, mewakili Indonesia. Maka, saya turut menghadiri pertemuan itu, bersama dua orang Executive Committee dari Indonesia yang hadir, yaitu Romo Johannes Hariyanto SJ (Katolik) dan Dr. A. Elga Sarapung J (Kristen). Pertemuan ini adalah pertemuan rutin tahunan dari ACRP, dan kebetulan pertemuan off-line pertama setelah pandemi.
Lalu, mengapa dipilih kota Davao? Bukan memilih di Tokyo, di mana kantor pusat ACRP berada. Usulan tempat di kota Davao bermula dari inisiatif pihak ACRP Philipina Chapter. Tujuannya adalah untuk menunjukkan perkembangan dari hasil rekonsiliasi kepada dunia melalui para delegasi negara-negara Asia agar bisa berkunjung dan adakan rapat di Davao. Usulan tersebut dapat disetujui dan terlaksana.
Saya sendiri mulai tertarik dan ikut memperhatikan pada sejarah Bangsamoro yang sangat panjang di Mindanao. Terutama sejak saya diundang ikut serta hadir dalam mediasi untuk penyelesaian konflik tersebut, bertempat di Hotel Novotel, Bogor, kalau tidak salah sekitar tahun 2012, antara Pemerintah Philipina dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front - Front Pembebasan Islam Moro), yang dimediasi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan tokoh sentral dr. Sudibyo Markus, yang sangat saya kagumi. Beliau ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sosok yang puluhan tahun malang melintang di kanca internasional, dan dijuluki Diplomat Partikelir Muhammadiyah.
Ada apa dengan Bangsamoro?
Ada baiknya kita coba sedikit memahami sebuah suku, yang disebut Bangsamoro. Yakni, sebutan untuk kelompok etnis Muslim yang tinggal di wilayah selatan Philipina, terutama di Pulau Mindanao yang luasnya sekitar dua kali Jawa Timur, dan konsentrasi padat di wilayah barat dan barat daya, serta mencakup sederetan pulau besar kecil sampai sangat dekat dengan ujung timur laut dari Sabah, Malaysia. Sebetulnya Etnis ini sudah berada ribuan tahun yang lalu, ketika pada abad ke-14 ajaran Islam masuk, mereka cepat sekali menerimanya dan menjadi Muslim. Selain di daerah yang disebut tadi, Bangsamoro yang jaman prasejarah disebut suku Bajau yang pelaut ini juga tersebar di wilayah Sabah (Malaysia), beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kalimantan, dan sekitar Raja Ampat di Papua.
Bangsamoro sangat gigih membela kelompok dan tanah mereka, dalam sekitar 350 tahunan masa penjajahan Spanyol di Philipina, belum bisa tuntas menguasai sebagian besar daerah Mindanao, apalagi di pulau-pulaunya. Amerika di awal abad ke-19 mengusir Spanyol dan mendukung pendirian pemerintah Philipina, mulai memindahkan penduduk di Philipina utara (Pulau Luzon, dimana Manila berada) dan Pulau-pulau Philipina tengah ke Mindanao, sempat terhenti ketika Jepang datang menjajah.
Setelah merdeka pada tahun 1946, pemerintah Philipina kembali menggunakan methode Amerika memindahkan penduduk utara ke Mindanao. Hal ini menanamkan bibit konflik yang mendalam, sebab selama penjajahan Spanyol, seluruh penduduk Philipina hampir semuanya beragama Katolik, hanya Bangsamoro yang pertahankan agama Islam.
Ada dua kekuatan militant yang aktif di Bangsamoro dalam perjuangannya, yaitu gerakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Moro National Liberation Front (MNLF), ada juga kelompok kecil namun merupakan teroris sejati dan cukup menarik perhatian dunia Bernama kelompok Abu Sayyaf. Sejatinya, konflik yang ada selain dari sejarah tersebut diatas, juga perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah Philipina sejak merdeka; diskriminasi, kesulitan akses pada pendidikan dan kesehatan, masalah perampasan lahan, penguasaan sumber daya alam, dan banyak lagi. Ketidakadilan bukan hanya beda masyarakat di utara dengan Mindanao, namun juga di Mindanao antara pendatang dan Bangsamoro. Konflik mulai menjadi panas setelah masuki tahun 1960an, dan secara hebat merugikan kedua belah pihak yang berkonflik, termasuk pemerintah.
Salah seorang presiden Philipina sebelumnya adalah Rodrigo Duterte, yang sangat kontroversial, merupakan keluarga migrasi dari utara ke Mindanao, sempat menjabat walikota Davao 22 tahun, dengan tangan besinya dan menghilangkan ribuan nyawa bandar narkoba sebagai pembuka program politiknya, dia merubah kota Davao menjadi kota yang sangat aman, walau kota Davao tidak di bagian tengah daerah konflik dan mayoritas masih pemeluk agama Katolik. Tahun 1995 an, Dubes Republik Indonesia (RI) untuk Philipina ingatkan saya ketika berkunjung di Manila, jangan main-main keselamatan, karena sangat bahaya dan kedubes tidak mampu berbuat ketika ada masalah. Padahal di Davao juga ada Kantor Konjen RI. Pada kunjungan kali ini di Davao, Konjen datang ke acara kami dan cerita bahwa dia sudah berani jalan-jalan dikota asal tidak larut malam, masih ada kalimat "asal" nya.
Pada tahun 1996, pemerintah Filipina bersama MNLF telah menandatangani perjanjian perdamaian, yang dikenal sebagai Final Peace Agreement (FPA). Walaupun FPA ini belum sepenuhnya menghentikan konflik, ada klompok militan lain seperti MILF dan Abu Sayyaf masih menolak FPA tersebut, dan tetap lanjutkan serangan di beberapa wilayah.
Enam belas tahun kemudian yaitu pada tahun 2012, terbitlah perjanjian Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) antara pemerintah Filipina dengan kelompok yang lain, MILF, yang dalam FAB mencantumkan pembentukan zona otonomi tambahan, yang kemudian disebut B A R M M (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao), dengan lebih banyak otonomi diberikan pada Bangsamoro. Di dalam pemerintahan Philipina sendiri, tahun 2014 telah disusulkan sebuah kesepakatan yaitu Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB), yang kemudian diundang-undangkan oleh Konggres memakan waktu empat tahun, barulah tuntas pada tahun 2018.
Rekonsiliasi dan Bangkit dari Puing Kehancuran
Langkah selanjutnya, bagaimana memulihkan segala sesuatu yang telah hancur dari konflik yang sedemikian panjang ini? Dalam perjanjian BARMM, pemerintah Philipina akan segera meningkatkan kesejahteraan Bangsamoro. Rekonsiliasi serta integrasi Bangsamoro pada negara dan masyarakat Philipina terus dilaksanakan dan dipercepat, untuk dapat mencapai kestabilan setempat. Pendanaan dari Pemerintah Philipina terutama untuk pemulihan intrastruktur termasuk listrik air dan jalan, juga upaya tingkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bantuan mengalir terus mulai dari organisasi-organisasi yang bernaung dibawah PBB dan puluhan negara didunia, serta puluhan perusahaan besar di Philipina sendiri. Indonesia sebagai tetangga tidak pernah surut bantuannya disetiap kesempatan melalui berbagai aspek, baik yang disalurkan melalui Kantor Konsulat Jenderal RI di kota Davao, maupun puluhan organisasi masyarakat, baik itu bantuan uang, pangan, kesehatan, pendidikan, pelatihan, lingkungan, memperdaya kekuatan perempuan, dan mencakup hampir semua aspek yang dapat kita perkirakan.
Tentu saja, menyelesaikan konflik yang sudah berakar sangat lama ini adalah hal yang mendasar, penanganan mantan militan Bangsamoro, memberikan hak dan peluang dalam segala aspek kehidupan yang setara dengan masyarakat Philipina pada umumnya, dan sebagainya. Sejak tahun 2020, mulai dilaksanakan demiliterisasi dengan pelucutan senjata dari sebagian daerah sesuai kesepakatan. Semua itu telah diupayakan melibatkan seluruh komunitas di Mindanao, termasuk Umat Katolik. Ketika di kota Davao, kita juga telah kunjungi beberapa Gereja yang menyelenggarakan acara kesenian bersama, termasuk umat Muslim. Segala aspek telah ditempuh, sosial, ekonomi, politik dan juga keamanan. Rasanya sudah tidak ada yang kurang.
Apa Hasilnya?
Hasil kunjungan ke kota Davao, setelah secara nyata mendengarkan pesan-pesan mengandung propaganda keberhasilan dari pihak tertentu, juga kita mendapatkan gambaran yang lebih objektif dari Executive Committee ACRP Philipina Chapter, dari petugas hotel, dari driver taxi, tempat makan, toko pinggir jalan, masyarakat yg kita jumpai, panitia lokal. Kesimpulannya adalah bahwa semua yg terlihat masih bersifat sementara. Di bawah tekanan internasional dan pemerintah Philipina, kedamaian itu mutlak harus terciptakan. Namun masih banyak upaya lain yang tidak suka kedamaian, mereka berusaha menyulut api pada sejumlah besar masyarakat yg masih rentan pendiriannya, mudah terbakar, atau masih menyimpan dendam.
Selama sekian tahun setelah rekonsiliasi, investasi yang konon meroket dan ribuan usaha baru didirikan, kalau kita menyimak angkanya, hanyalah perusahaan imut bahkan kaki lima yg dibesar-besarkan. Investasi asing masih tertahan, kecuali investasi untuk ambil dengan rakus sumber daya alam disana, yang bermunculan. Davao kota yang saya kunjungi berpenduduk dua juta jiwa, adalah kota besar utama di Mindanao yg tidak secara langsung kena konflik, pemulihan hanya menghasilkan pemandangan kota yang setara sebuah kota kecil kabupaten di pulau Jawa, padahal Davao sebagai ajang pamer kepada dunia bahwa kedamaian telah tercipta dan recovery pesat. Nah, apalagi Mindanao barat daya yang tidak saya sempat lihat kali ini, dimana konflik yang sebenarnya berkecamuk, memiliki lima juta penduduk mayoritas Bangsamoro, sungguh sulit kita terbayangkan.
FKUB di Indonesia
Melihat sejarah dan cerita Panjang diatas, kita kembali membandingkan diri kita sendiri yang di FKUB. FKUB adalah tempat berkumpulnya pahlawan kedamaian tanpa tanda jasa, disatu sisi, betapa pedihnya bila kedamaian itu runtuh; mahal, hancur, lama recoverynya. Dan disisi lain, betapa pentingnya pencegahan secara preventif yang melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat, tokoh agama, dan FKUB sebagai ujung tombaknya. Harapan kita bersama, semoga FKUB bisa semakin dapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dimana telah tertunda pelaksanaan selama bertahun-tahun. Kita cinta kedamaian, dan butuh dukungan semua pihak.