Oleh Biyanto
Guru Besar UIN Sunan Ampel dan Wakil Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur
Setiap paslon yang akan running dalam pilkada serentak juga mulai menunjukkan persaingan. Salah satu tahapan yang krusial adalah memperebutkan rekomendasi dari calon partai politik (parpol) pengusung. Mereka yang akan maju dalam pilkada juga sedang menimbang-nimbang calon pasangan masing-masing.
Calon pasangan sangat menentukan dalam persaingan untuk memenangkan pilkada. Disamping menjalin komunikasi dengan elit parpol, masing-masing calon juga terus bersosialisasi ke masyarakat. Setiap calon juga tidak lupa menjalin komunikasi dan bersilaturrahim ke organisasi kemasyarakatan (ormas). Tidak jarang masing-masing calon mengidentifikasi diri menjadi bagian dari ormas. Tanpa mengabaikan eksistensi ormas lainnya, dua ormas yang menjadi langganan silaturrahim adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam ajang silaturrahim itu para calon berkesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Sebagai basa-basi politik, mereka juga kerap menyatakan kedekatannya dengan ormas yang dikunjungi.
Silaturrahim paslon yang akan maju dalam pilkada tentu harus disikapi elit ormas keagamaan dengan berhati-hati. Hal itu karena selalu ada tarik-menarik kepentingan politik yang melibatkan paslon dengan elit ormas. Tarik-menarik kepentingan politik itu berpotensi melahirkan gesekan hingga ke akar rumput. Keberadaan ormas NU dan Muhammadiyah dengan jaringan kepemimpinan hingga ke desa/kelurahan tentu sangat bermakna bagi paslon. Apalagi dua ormas ini dikenal memiliki jutaan anggota yang tersebar di berbagai daerah.
Karena itulah pernyataan yang lebih mengayomi dan meneduhkan setiap paslon yang bersilaturrahim penting disampaikan elit ormas keagamaan. Penting juga dikatakan bahwa karakter ormas itu berbeda dengan parpol. Ormas tidak mungkin memberikan keputusan untuk mendukung salah satu paslon. Elit ormas cukup memercayakan kepada warganya untuk memilih paslon yang diyakini terbaik. Bahkan menjadi bagian dari pendidikan politik, elit ormas penting meyakini bahwa anggotanya sudah sangat cerdas untuk menentukan pilihan dalam pilkada serentak.
Dalam situasi menjelang pilkada serentak posisi ormas memang seharusnya bersikap netral demi menjaga kehormatan (marwah) organisasi. Elit ormas harus menyadari bahwa politik itu pasti mengalami pasang-surut, datang-pergi, dan timbul-tenggelam. Sementara ormas yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan sosial harus tetap eksis untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Karena itulah elit ormas tidak boleh larut dalam berbagai kepentingan politik. Apalagi jika elit ormas itu merangkap sebagai pemain politik.
Pilihan bersikap netral dalam pilkada serentak jelas tidak mudah karena politik merupakan instrumen yang sangat penting untuk mendukung perjuangan ormas. Apalagi faktanya berjuang melalui jalur politik seringkali memberikan keuntungan bagi pengembangan dan kegiatan dakwah ormas. Tetapi harus diingat, bahwa harga yang harus dibayar jika elit ormas larut dalam dukungan paslon pasti lebih besar. Justru dengan bersikap netral itulah kemandirian ormas sebagai pilar civil society akan disegani pemerintah dan partai politik. Sebagai bagian dari proses pembelajaran penting disampaikan beberapa pengalaman yang pernah diambil ormas dalam merespon dinamika politik baik level daerah atau nasional.
Pertama, jajaran elit ormas mendukung salah satu paslon. Dengan sikap ini berarti ormas akan memaksimalkan sumberdaya, baik warga, pimpinan, kyai, maupun amal usaha untuk menyukseskan calon tertentu. Posisi ini sangat beresiko karena dapat memicu gejolak di internal ormas.
Kedua, jajaran elit ormas mengambil sikap masa bodoh dengan perkembangan politik jelang pilkada serentak. Sikap kedua ini sama ekstrimnya dengan yang pertama. Jika sikap yang pertama mendukung salah satu paslon, sikap yang kedua menunjukkan bahwa ormas bersikap apatis dan tidak mau peduli. Jika sikap ini yang diambil, berarti ormas tidak memberikan kontribusi positif terhadap dinamika politik lokal.
Ketiga, jajaran elit ormas berbagi peran untuk mendukung paslon yang maju dalam pilkada serentak. Dalam posisi ini elit ormas berarti turut “bermain” guna memperoleh keuntungan dari paslon potensial. Posisi ini mengharuskan elit ormas pintar bermain di atas panggung sandiwara. Meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, elit ormas harus mampu membedakan penampilannya dalam dua domain: panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan seolah menampilkan netralitas sikap ormas. Sementara panggung belakang menunjukkan permainan sesungguhnya dari elit ormas.
Keempat, jajaran elit ormas bersikap kritis-konstruktif. Dengan posisi ini berarti elit ormas harus bersikap kritis terhadap semua paslon. Elit ormas penting melihat secara cermat rekam jejak dan kompetensi setiap paslon. Jika posisi ini yang diambil, maka ormas akan lebih leluasa dan tanpa beban sehingga berwibawa jika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan etik. Fatwa itu penting agar pilkada serentak diselenggarakan secara adil, jujur, dan bermartabat.
Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi terbaik yang harus diambil jajaran elit ormas adalah bersikap kritis-konstruktif. Dengan sikap ini berarti ormas dapat memainkan peran politik pada level high politics atau politik adiluhung sehingga mampu mengawal pilkada serentak dengan penuh kewibawaan.