Oleh Udji Asiyah, Ainul Yaqin, Putu Raka, Nur Ainy, Ongky Setio
FKUB JAWA TIMUR
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Timur (FKUB Jatim melaksanakan kegiatan dengan tema: Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Era Post-Truth. Kegiatan yang dikemas dengan model sosialisasi dan diskusi itu dilaksanakan dengan mengundang pengurus FKUB kabupaten/kota di seluruh Jatim. Untuk efektifitas dan kemudahan menjangkau seluruh daerah, pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di lima lokasi: Madiun, Bojonegoro, Malang, Surabaya, dan Bondowoso.
Dengan begitu, 38 pengurus FKUB kabupaten/kota di Jatim semuanya dapat dijangkau. Acara ini juga layaknya menjadi ajang silaturrahim tahunan. Yang membedakan tentu saja, tema dalam setiap kegiatan. Tema yang diangkat untuk agenda tahun ini dipandang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Saat ini yang perlu mendapat perhatian bersama adalah tantangan kerukunan umat beragama di era post-truth.
Peserta sosialisasi adalah perwakilan FKUB dari setiap kabupaten/kota di Jatim. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi, 38 FKUB kabuaten/kota melaksanakan kegiatan yang sama dengan mengundang stakeholders di daerah masing-masing. Yang juga penting diundang adalah unsur generasi muda. Itu karena generasi muda sejatinya pemimpin pada masa mendatang. Reportase kegiatan yang secara berkala dilakukan pada Sabtu (9/8/2025) dan Sabtu (23/8/2025) itu adalah sebagai berikut:
Zona Madiun
 |
| Sosialisasi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Era Post Truth Zona Madiun |
Kegiatan sosialisasi tantangan kerukunan antar umat beragama di era post truth yang diselenggarakan di Madiun diikuti sembilan kabupaten/kota, yakni: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Treggalek, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Dari FKUB Jatim yang menghadiri adalah Ketua FKUB Jatim Drs. A. Hamid Syarif, MH. Beliau didamping oleh Ainul Yaqin, Nurul Lathifah, dan Rozikin.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Eddy Supriyanto, S.STP, M.PSDM. Sementara yang memberikan sambutan mewakili FKUB Provinsi Jatim adalah Ainul Yaqin. Narasumber kegiatan adalah Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur sendiri, dengan moderator Nurul Lathifah. Ainul Yaqin memulai sambutannya dengan menanyakan mengapa yang memberikan sambutan bukan ketua sendiri tetapi mendelegasikan. Hal ini karena pengurus FKUB Jatim menerapkan cara kerja tim atau kerja kolektif. Intinya, pembagian tugas dan tanggungjawab serta pendelegasian wewenang.
Sementara itu, Kepala Bakespangpol Jatim dalam sambutannya banyak mengulas permasalahan di Jatim, mulai dari persoalan-persoalan ikutan pasca pemilu kepala daerah (pilkada). Hingga kini persoalan itu masih ada residunya. Kemudian mulai muncul konflik di beberapa daerah, antara bupati dan wakilnya, kasus konflik antar perguruan silat, sampai dengan kasus yang ramai saat ini, yakni masalah sound horeg.
Kasus yang terakhir, masalah sound horeg, telah menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah provinsi. Fenomena ini di satu sisi adalah kreasi masyarakat sehingga merupakan bagian dari hak dan kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Namun di sisi lain perlu diatur, karena berpotensi memberikan efek yang buruk. Dentuman suara sound sistem yang kelewat keras bisa berpotensi merusak. Bahkan, hal itu bisa mengancam keselamatan jiwa. Demikian pula fenomena ikutan dari gelaran sound horeg seperti tari-tarian yang bisa ke arah yang bernuansa erotik dan memantik keresahan masyarakat.
Karena itulah MUI Jatim mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Karena itu Gubernur bersama Kapolda dan Pangdam V Brawijaya menerbitkan Surat Eradan Bersama tentang Penggunaan Sound Sistem di Wilayah Jawa Timur. Kepala Bakespangpol juga mengapresiasi suasana kehidupan antar umat beragama di Jatim yang cukup kondusif. Persoalan yang melibatkan antar umar beragama relatif tidak terjadi. Beberapa kasus yang melibatkan intern umat beragama bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
Berikutnya dalam paparan materi, Ketua FKUB Jatim, A Hamid Syarif, menyampaikan tantangan utama di era post-truth yang perlu menjadi perhatian bagi kalangan pemuka agama. Adanya fenomena hoax dan disinfomasi keagamaan di tengah-tengah kondisi masih lemahnya budaya klarifikasi di kalangan masyarakat. Maka, pemuka agama perlu membangun budaya tabayyun terhadap informasi yang dipandang berpotensi menimbulkan kerawanan.
Meskipun acara ini vokusnya sesuai dengan tema, yakni sosiasilasi kerukunan antar umat beragama di era post-truth, namun banyak dimanfaatkan sebagai ajang menyampaikan curhat. Ketua FKUB Kota Kediri, misalnya, menyampaikan adanya berita di medsos bahwa FKUB Kota Kediri menolak memberikan rekomendasi pendirian sebuah rumah ibadah. Padahal yang sebenarnya, FKUB tetap konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Tidak benar FKUB menolak untuk memberikan rekomendasi. “Kami hanya FKUB meminta agar persyaratan sesuai dengan PBM dipenuhi,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Hamid Syarif menyampaikan bahwa tugas FKUB dalam kaitan pendirian rumah ibadah adalah sesuai dengan PBM. Agar tidak merembet yang melampaui kewenangannya, pengurus FKUB diminta konsisten saja melaksanakan sesuai dengan yang diatur oleh PBM. Sementara, masalah dana operasional FKUB juga masih menjadi bahan curhatan dari daerah lain. FKUB Kabupaten Pacitan, misalnya, termasuk yang tidak memperoleh anggaran dari pemerintah kabupaten. Situasi yang sama juga dialami FKUB Kabupaten Kediri.
Zona Surabaya Raya
 |
| Sosialisasi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Era Post Truth Zona Surabaya |
Agenda sosialisasi untuk FKUB Surabaya, Sidoarjo, kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Madura Raya diselenggarakan di Hotel Swiss Belinn, Juanda, Sidoarjo. FKUB Madura Raya terdiri atas: Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan. Hadir pengurus FKUB Jatim: Prof Biyanto, Prof Nyoman, KH Jazuli, dan Dr Udji Asiyah. Hadir juga Agus Imantoro yang mewakili Bakesbangpol Jatim.
Dalam paparannya, Wakil Ketua FKUB Jatim sekaligus Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim Prof. Biyanto, menyampaikan keheranannya dengan apa yang terjadi di masyarakat terkait penyebaran berita hoaks. “Sudah banyak orang yang menjadi korban hoaks dan celakanya yang hoaks ini terus diviralkan dan akan dipersembahkan sebagai kebenaran, untuk itu kita harus berhati-hati,” ujar Biyanto.
Tatkala menyampaikan materi, Biyanto sebelumnya melemparkan sebuah pertanyaan yang mendasar: Mengapa kita harus rukun? Para peserta pun secara interaktif memberikan pandangannya. Di antaranya, ada yang menjawab bahwa kerukunan itu keniscayaan. Adanya perbedaan juga merupakan sunnatullah. Peserta lain menambahkan, bahwa kerukunan itu modal untuk kuat, moderat, dan bermartabat. Biyanto pun memberikan apresiasi terhadap semua pendapat.
Menurut Biyanto, “Di era Post Thruth saat ini, maraknya kebohongan dan kepalsuan selalu diulang-ulang, sehingga pada akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Dampaknya, terjadi disinformasi dan hoax di media sosial. Semua itu karena opini atau persepsi yang ada di medsos diyakini sebagai kebenaran dan kemudian dikonstruk berdasarkan kepentingan masing-masing. Padahal, berita itu belum tentu benar” ujar Biyanto yang juga Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen itu.
Sementara itu, Agus Imantoro selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekososmed, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Jatim dalam sambutan pembukaan acara menyampaikan bahwa dengan melihat dinamika kerukunan, maka sosialisasi tantangan kerukunan umat beragama di era post thruth ini begitu penting. Pihaknya berharap melalui sosialisasi ini keterlibatan FKUB diharapkan lebih optimal. Kegiatan ini memiliki makna untuk bahan evaluasi, sarana komunikasi, sekaligus konsolidasi sebagai upaya positif konstruktif. “Diharapkan FKUB mampu memetakan persoalan yang ada, untuk menjaga kerukunan serta terciptanya Jatim yang aman dan kondusif,” jelasnya.
Selanjutnya Prof Nyoman yang juga sebagai anggota FKUB Jatim menambahkan soal pentingnya pendidikan sebagai penguatan karakter dan budi pekerti yang luhur untuk menopang kehidupan yang rukun dan damai. Ada empat guru untuk pendidikan persatuan bangsa, yaitu orangtua, sekolah, pemerintah dan rohaniawan. Melalui empat pilar Pendidikan ini, upaya mewujudkan kerukunan dan persatuan bangsa harus ditingkatkan. Seraya berperibahasa, Prof Nyoman mengakatan, “Jangan berjalan di depan saya, saya tidak akan mengikuti anda; Jangan berjalan di belakang saya, saya tidak akan memimpin anda. Berjalanlah di samping saya, karena kita bersaudara”.
Sementara itu, KH Jazuli, yang mewakili Ketua FKUB Jatim menyatakan; “Kita harus kembali ke agama kita masing-masing. Dengan cara itu, kita akan menemukan pentingnya kerukunan dan persaudaraan. Bersama pemerintah kita harus hadir untuk berupaya mencegah terjadinya radikalisme digital”. Setelah sesi pembukaan dan paparan materi sebagai pemantik, acara dilanjutkan dengan diskusi.
Suasana diskusi semakin menarik ketika Moderator Dr Udji Asiyah yang juga pengurus FKUB Jatim membuka ruang berdialog. Moderator juga menginformasikan aktivitas FKUB di kabupaten/kota. Ada beberapa hal yang sempat disampaikan, di antaranya terkait strategi dan model kerukunan, pendirian rumah ibadah, maraknya isu SARA di media sosial, pembinaan eks narapidana teroris dan pemberdayaannya, hingga kebutuhan anggaran untuk penguatan program FKUB kabupaten/kota se Jatim.
Sesi terakhir, Agus Imantoro dalam closing statement menyampaikan bahwa persoalan keagamaan yang ada itu begitu dinamis dan bisa berkepanjangan, sehingga perlu perhatian kita semua menjaga kerukunan. Jangan seperti pemadam kebakaran, di mana saat ada masalah diperlukan, tapi tidak diberikan dukungan memadai. Di sinilah peran FKUB begitu berarti dan sangat membantu dalam mewujudkan kerukunan. Yang penting, bangun komunikasi dan sinergi untuk penguatan program FKUB. Cara ini efektif untuk memperoleh dukungan anggaran yang diperlukan untuk mengoptimalkan realisasi program kerukunan.
Zona Malang Raya
 |
| Sosialisasi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Era Post Truth Zona Malang |
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk Malang Raya dan sekitarnya dilaksanakan di Hotel Harris Malang. Perwakilan FKUB yang diundang adalah FKUB Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Blitar, dan Kabupaten Blitar. Terdapat dua daerah yang berhalangan hadir yaitu dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.
Di samping dari FKUB Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Bakesbangpol Jatim, yakni Andik Sutjahyono, SE, MM dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Maimon, M.Ag. Dari FKUB Jatim dihadiri oleh Dr. Agustinus Pratista Trinarsa, Pdt. Natael Hermawan, M.BA, Lo Ferdy Loyelty, S.Pd.B, Yudhi Dharmo Santoso, dan I Gusti Putu Raka Arthama, M.MT.
Acara sosialisasi dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakesbangpol Jatim yang diwakili oleh Andik Sutjahyono. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan FKUB Jatim. Apalagi topik yang diangkat sesuai dengan persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Diringi harapan agar kegiatan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas.
Sambutan dari FKUB Jatim diwakili oleh Pdt. Natael Hermawan. Ia menyampaikan pentingnya peran FKUB dalam berbagai permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Utamanya yang menyangkut masalah keagamaan. Peran penting ini hampir tidak terlihat sampai munculnya permasalahan, sehingga FKUB terkesan seperti lembaga yang reaktif. Pendeta Natael juga menyampaikan walaupun kondisi FKUB seperti demikian diharapkan anggotanya, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, tetap bekerja dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber, yaitu Dr. Agustinus Pratista Trinarsa. Semenatra moderator acara Adalah I Gusti Putu Raka Arthama, M.MT. Sesi ini terdiri dari tiga bagian yaitu pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, serta penyampaian aspirasi dan masukan dari masing-masing perwakilan FKUB kabupaten/kota. Pemaparan materi dibawakan dengan sangat baik dan lancar disertai dengan contoh-contoh dan kasus yang up to date. Respon peserta juga sangat baik dibuktikan dengan banyaknya peserta yang bertanya sehingga harus dibatasi waktu dan jumlah penanya.
Terdapat beberapa pertanyaan dari peserta, di antaranya adalah: (a) perlu tidaknya rekomendasi FKUB untuk tempat ibadah yang sudah lama ada, (b) perlunya sosialisasi moderasi beragama di kalangan anak-anak muda dan pelajar, (c) dialog antar umat beragama dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan, (d) fenomena banyaknya konten agama di Youtube yang dijadikan acuan anak muda, (e) implementasi Bhinneka Tunggal Ika, dan (f) progres revisi PBM 2 Menteri dan bagaimana posisi FKUB. Kejelasan terhadap terutama point posisi FKUB dalam PBM edisi revisi ini sangat penting karena dapat memicu kontroversi.
Sementara pada sesi penyampaian aspirasi dan masukan, diwakili oleh Ketua FKUB setiap kabupaten/kota. Poin-poin yang menjadi perhatian Adalah (a) diharapkan ada pengawalan terhadap revisi PBM 2 Menteri agar segera direalisasikan, (b) FKUB mengadakan sosialisasi ke setiap jenjang pemerintahan terkait moderasi beragama dan antisipasi tindakan intoleransi, (c) Majalah Forum agar dapat secara rutin diterbitkan, (d) perlu dibentuk FKUB di Tingkat Pusat agar ada yang menjembatani penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat, (e) perlu dibentuk Kader Kerukunan Beragama di kalangan pemuda sebagai agen kerukunan beragama sampai level kecamatan dan desa, (f) perlu silahturahmi lintas agama secara periodik, (g) perlu sosialisasi kerukunan umat beragama sampai ke sekolah-sekolah, SMP dan SMA/SMK, (h) perlu dibuat MoU antara FKUB dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan FKUB di sekolah, dan (i) dukungan untuk SE No. 300.1/6902/209.5/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur.
Zona Bojonegoro
 |
| Sosialisasi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Era Post Truth Zona Bojonegoro |
Kegiatan sosialisasi di Bojonegoro dipusatkan di aula hotel Eastern. Aula hotel sejak pagi dipenuhi peserta kegiatan yang digelar FKUB Jatim itu. Peserta sosialisasi berasal dari Bakorwil Bojonegoro yang terdiri dari tujuh FKUB kabupaten/kota. Pada kegiatan ini FKUB Tuban izin tidak hadir. Karena itu, yang berada dalam forum adalah FKUB Ngawi, Nganjuk, Jombang, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik.
Acara dimulai pukul 10.00 dengan dipandu pembawa acara Pdt. Yefta Hadi Sugianto, M.TH. Rangkaian pembukaan acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin dirigen Natasya Ferdina S.Pd. Ia adalah salah seorang peserta dari FKUB Bojonegoro. Agenda dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Drs. Ahsanul Haq, M.Pdi, mewakili ketua FKUB Jatim.
Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris FKUB Jatim, menyampaikan pada saat ini di Jatim sedang ada potensi konflik antar kelompok yang mendukung habaib. Untuk itu, diharapkan FKUB kabupaten/kota bisa menjadi penengah yang menyejukkan. Sambutan berikutnya dari Bakesbangpol Jatim yang dihadiri Andik Tri Tjahjanto, S.STP, yang membacakan sambutan tertulis Ketua Bakesbangpol Jatim. Sambutan dari Bakesbangpol menegaskan pentingnya sosialisasi tantangan Kerukunan Beragama di Era Post-Truth serta peran strategis FKUB untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif.
Rangkaian pembukaan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin KH Taman Syaifudin, ketua FKUB Bojonegoro. Selanjutnya, materi sosialisasi disampaikan oleh Prof Philip K. Widjaya, dengan sistematis. Dalam pemaparan materinya, Prof Philip menyampaikan pentingnya memahami informasi yang berasal dari sumber yang benar. Dengan begitu, tidak hanya berdasarkan banyaknya opini yang beredar. Menghadapi tantangan tersebut kita harus mulai melakukan pendekatan dengan merangkul anak muda.
Hal itu karena generasi muda yang akan menjadi pemimpin pada era mendatang. Apalagi saat ini pola keberagamaanya banyak bersumber dari dunia maya tanpa diiringi literasi kritis. “Perlunya sinergi dengan media untuk membangun keadaban digital, rutin mengadakan dialog, dan musyawarah lintas iman serta melakukan mediasi dan resolusi konflik. Hal ini sebagai langkah antsipatif karena agama bisa menjadi alat tunggangan yang efektif untuk mengganggu stabilitas Indonesia yang plurasitik ini,” imbuh Prof Philip.
Acara yang dipandu oleh Dr. Kasno Sudaryanto ini berlangsung gayeng. Semua perwakilan FKUB dalam sesi dialog memberikan beragam respon. Dari FKUB Jombang Munif Husnan, menyampaikan bahwa FKUB selalu berperan sebagai peredam dan penengah pada saat terjadi konflik pemeluk agama. Munif berharap agar pemerintah memperbanyak pembangunan rumah ibadah untuk menjawab kebutuhan masyarakat sehingga tercipta kerukunan.
Sedangkan Ketua FKUB Nganjuk Sholihin Nasrudin, M.Ag, menyampaikan bahwa yang terjadi pada era Post Truth saat ini dilatarbelakangi oleh kondisi politik sehingga penting untuk melakukan langkah preventif dengan melakukan pendekatan untuk membangun ketahanan umat. Berita baik disampaikan oleh FKUB Bojonegoro yang menginformasikan bahwa skor kerukunan di kota Ledre pada angka 82%. Untuk perluasan jangkauan kerukunan, maka perlu melibatkan perempuan dan generasi muda, Hal ini ditunjukkan dengan menghadirkannnya dalam kegiatan FKUB Jatim. Sedangkan terkait konflik Ba’alwi dan habib Syech, maka FKUB perlu menjalankan fungsi dengan optimal.
Pengurus FKUB Gresik memberi ususlan perlu dibangunnya kompleks yang berisi ragam rumah ibadah sehingga menunjukkan kerukunan dan kedekatan antar umat beragama. Terkait kondisi sosial Gresik pada saat ini terkait adanya pelabuhan baru menyebabkan banyak pendatang dari luar kota sehingga perlu diantisipasi. Drs Moh Wahib, M. Md dari FKUB Ngawi menyampaikan siap menjunjung tinggi moderasi beragama. Pada konteks inilah pengurus FKUB harus memahami bahwa pendekatan menjadi kunci penting untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antar umat beragama. Sedangkan KH Masnur Arif dari FKUB Lamongan menegaskan perlu adanya pengaturan anggaran untuk FKUB sehingga bisa menjalankan perannya secara optimal.
Zona Jember
 |
| Sosialisasi Tantangan Kerukunan Umat Beragama Era Post Truth Zona Jember |
Pertemuan FKUB Jatim Zona Jember dan sekitarnya diselenggarakan di Hotel Grand Padis. Hadir sebagai peserta pengurus FKUB Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Sekitar 42 undangan dari FKUB, perwakilan Kementerian Agama, dan Bakesbangpol Jatim hadir. Dalam sambutannya, Kepala Bangkesbangpol Jatim yang diwakili Agus Imantoro, mengatakan bahwa perdagangan global berpengaruh pada kerukunan umat beragama. Karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan semua komponen bangsa untuk mengatasi persoalan. FKUB sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu berinovasi mengatasi masalah baru ini. Setidaknya FKUB mampu memitigasi persoalan yang berpotensi menjadi pemecah belah bangsa.
Perwakilan FKUB Jatim, Dr. Kasno Sudaryanto dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas partisipasi hadirin dalam acara sosialisasi. Selanjutnya, dikatakan bahwa perbedaan agama menjadi alat pemersatu bangsa jika dilakukan dengan adil dan jujur. Sebaliknya, jika dilakukan dengan kebencian dan hoax akan membawa ketidakrukunan dan kebencian. Sebagai pembicara, KH Ainul Yaqin dan moderator Dr. Ongky Setio Kuncono. Dalam presentasinya, KH Ainul mencontohkan bahwa saat sekarang data bisa dikelola dengan tidak benar, bahkan bisa menyesatan. Masalahnya adalah jika post truth menimbulkan perpecahan, menghancurkan kerukunan, dan intoleransi. Inilah yang harus diatasi oleh kita sebagai tanggung jawab semua.
Dalam sesi tanya jawab, tampak para peserta sangat antusias. Dawam Iksan dari FKUB Kota Probolinggo, mengatakan kebenaran yang dibentuk dari opini bukan kebenaran sejati. Jadi kita jangan terpancing dengan informasi yang tidak benar. Peserta lain, Qudri, menambhakan pola pikir itu penting. Bagaimana membangun agama diantara kepercayaan dan emosi. Disinilah pentingnya moderasi beragama, agar tidak larut dalam informasi yang salah. “Dalam kaitan ini kerjasama FKUB dengan berbagai pihak mutlak diperlukan. Peran anak muda juga penting sebagai pelaku media sosial paling banyak harus diberi literasi digital,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Nur Khosin, dari FKUB Banyuwangi menceritakan masalah pendirian tempat ibadah di Banyuwangi berjalan dengan baik. “Kata kuncinya adalah FKUB rutin turba ke bawah di berbagai rumah ibadah,” katanya. Dari FKUB Jember, Abdul Hamid, mengusulkan agar Kementrian Agama dan Bakesbangpol secara rutin mendukung acara untuk pembinaan kerukunan bersama FKUB dengan turba ke bawah setahun tiga kali. Juga secara berkala mengadakan kemah kebangsaan pemuda pemudi lintas agama dalam upaya merekatkan pemuda.
Dari FKUB Situbondo, Rif’an, menegaskan bahwa merawat kerukunan tidak bisa secara instan, berbeda dengan membangun fasilitas fisik. Pembinaan berkelanjutan penting agar sebanyak mungkin lahir kampung moderasi atau desa sadar kerukunan. “Masyarakat menjadi terbiasa dengan budaya tumpeng sewu, kumpul bersama membuat tumpeng dan doa lintas agama”, tambahnya.
Selain pertanyaan, ada beberapa usulan. Di antaranya dari FKUB Bondowoso, Mas’ud, yang menggagas pentingnya kolaborasi lintas sektor. Misalnya, dengan kejaksaan dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan insiden intoleransi. Selanjutnya, dari FKUB Lumajang, Edi Sumianto. Ia mengusulkan adanya model desa sadar kerukunan yang kemudian dikembangkan menjadi banyak desa. “Juga, perlu ada gerakan moderasi beragama untuk siswa. Dari sini kita berharap lahir banyak duta moderasi beragama dari kalangan pelajar,” tambahnya. Udji Asiyah, Ainul Yaqin, Putu Raka, Nur Ainy, Ongky Setio